Anggaran kesehatan negara-negara ASEAN. Ternyata ….

14 05 2008

Beberapa hari yang lalu saya men-download Indonesia Health Profile 2005 dari web milik Depkes dengan format PDF. Mengapa 2005? Karena yang tersedia untuk di download secara bebas baru yang tahun 2005. Saya sendiri kurang tau apakah untuk yang tahun 2006 dan 2007 sudah tersedia karena saya tidak menemukan saat mencoba bertanya pada eyang google dengan keyword yang sama.

Ketika saya mencoba melihat-lihat isi profil tersebut, saya tertarik untuk membagi sedikit isi-nya tentang perbandingan anggaran kesehatan negara-negara di ASEAN meskipun yang dijadikan acuan data adalah data pada tahun 2003 yang entah sama atau berbeda dengan keadaan tahun 2008 ini, tetapi saya yakin dapat memberikan gambaran jelas mengapa pemerataan kesehatan di Indonesia menjadi hal yang sangat mewah. Berikut adalah tabel yang saya kutip langsung :

INDICATOR OF CHOICES HEALTH BUDGETTING IN ASEAN COUNTRIES, 2003

No
Countries
Percentage of All Health Budgetting toward Crude Domestic Product
Percentage of Government Health Budgetting toward All Health Budgeting
Percentage of Health Budgetting in Private Sector toward All Health Budgeting
Percentage of Government Health Budgeting toward All Government Budgetting
1
Brunei Darussalam
3.5
80
20
5.2
2
Cambodia
10.9
19.3
80.7
11.8
3
Indonesia
3.1
35.9
64.1
5.1
4
Laos
3.2
38.5
61.5
6.2
5
Malaysia
3.8
58.2
41.8
6.9
6
Myanmar
2.8
19.4
80.6
2.5
7
Philipine
3.2
43.7
56.3
5.9
8
Singapore
4.5
36.1
63.9
7.7
9
Thailand
3.3
61.6
38.4
13.6
10
Vietnam
5.4
27.8
72.2
5.6
Source : WHO Health Report, 2006

Mari sama-sama kita cermati angka-angka di atas. Hal terbesar yang sangat menyedihkan dan menarik perhatian saya adalah ternyata anggaran pemerintah Indonesia untuk bidang kesehatan saat itu hanya 5,1 % dari total anggarannya dibanding negara-negara asean lainnya. Ini artinya prosentase anggaran kesehatan di Indonesia menduduki peringkat ke-2 dari bawah atau nomer 2 terkecil sementara jumlah penduduk Indonesia merupakan yang terbanyak dibanding negara-negara tersebut. Seandainya dilihat dari sisi jumlah kemudian dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia, saya langsung merinding membayangkan angka yang akan saya lihat sehingga saya tidak berusaha mencari seberapa besar anggaran kesehatan saat itu.

Efek yang sangat terasa saat ini adalah terciptanya kesehatan sebagai sebuah komoditi ekonomi dengan melihat prosentase keterlibatan modal pihat swasta terhadap total biaya kesehatan di Indonesia saat itu yaitu sebesar 64,1 %. Apapun alasannya, keterlibatan pihak swasta dalam bidang ini tetap memiliki orientasi untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Oleh karena itu, sangat logis ketika saat ini biaya kesehatan sangat mahal dan hampir sulit dijangkau oleh rakyat yang kurang beruntung.

Berdasarkan pada tabel di atas, saya tidak ingin mengatakan bahwa kondisi anggaran Brunei Darussalam merupakan yang paling ideal. Sebagai negara kaya dengan jumlah penduduk yang tidak banyak, pemerintah Brunei Darussalam lebih dari mampu untuk meletakkan beban biaya kesehatan terbesar pada pemerintah dibanding negara-negara lainnya. Namun, sebaiknya pemerintah Indonesia harus mulai benar-benar berbenah sehingga pemerataan kesehatan bagi rakyat Indonesia dapat terpenuhi. Terlalu muluk apabila target Indonesia Sehat 2010 yang hanya tersisa 2 tahun anggaran lagi itu akan dapat menjamin pemerataan sampai dengan 100 %. Akan tetapi sangat diharapkan Indonesia Sehat 2010 dapat menjamin kejelasan pemerataan kesehatan di masa yang akan datang. Semoga….


Actions

Information

8 responses

14 05 2008
-de-

hmm…2 tahun lagi ajah yah sisa waktunya ??? bisa ga yah Indonesia sehat 2010 bener2 jadi kenyataan buat semua lapisan masyarakat ???
ngenes bgt rasanya sementara para petinggi kita bisa dengan mudah berobat ke luar negeri dengan biaya yg amat sangat mahal, disisi lain masih ada saudara kita yg menikmati kesehatan sebagai sebuah KEMEWAHAN buat mereka saking mahalnya biaya yg harus mereka keluarkan dibandingkan penghasilan mereka yg tidak seberapa… tidak banyak yg saya harapkan, cukuplah dengan tidak mempersulit pembuatan kartu miskin dan melayani pemilik kartu tersebut dengan manusiawi dan profesional. SEMOGA..

3 06 2008
Yuddi

Sebenernya bisa.. wong niatnya baik kok .. cuman yah itu banyak hal yang memang harus diperbaiki dulu.
Satu contoh ajah deh soal kartu miskin, hampir tidak pernah ada daerah yang bisa benar2 mendata masyarakat miskin di daerahnya dengan tepat, entah mana yang salah tuh yah…

tapi mari kita tetap optimis.. !!!

25 09 2008
limpo50

Profil kesehatan Depkes hanya berisi data rekapan yang direkap bertingkat-tingkat. Tak ada cara untuk mengetahui kebenarannya.
Optimis mestinya dilakukan untuk memperbaiki, bukan untuk menerima apa yang salah.
heheee emosi..

26 09 2008
Yuddi

@Pak Limpo
Wah makasih komen emosionalnya, harus saya akui bahwa saya setuju dengan pendapat Bapak.

Saya pernah berdiskusi dengan seorang petugas medis di ujung barat Indonesia, beliau mengatakan sumber data dari daerah sana itu hanyalah “asal bapak senang” artinya agar di anggap berhasil, indikator2 pelaksanaan kegiatannya dibuat mendekati sempurna, bahkan sampai 100 %!!!

Dari kacamata orang bodoh pun akan sangat mustahil mendapat kesempurnaan itu, kecuali memang ada yang ga bener dalam pelaksanaannya.

Namun, kenapa saya tetap optimis, pada dataran mikro, saya melihat banyak teman-teman yang masih konsisten berjuang untuk idealismenya. Mudah2an ini tidak kemudian menjadi tenggelam dan justru akan berkembang dan menulari yang laen..

Semangat!

6 12 2008
gerra waghia f

menurut saya sarana kesehatan di indonesia ini masih buruk dalam pelaksanaannya.karena msh ada diskriminasi pada lapisan masyarakat.

8 12 2008
Yuddi

@gerra
saya setuju kalau di bilang masih buruk..
tapi saya juga ga bisa memejamkan mata karena orang-orang yang berusaha memperbaiki sistem ini ada beberapa yang saya kenal🙂
so.. mari kita upayakan bersama..

semangat!

1 03 2009
marius kehi

saya sangat setuju dengan koment tentang alokasi dana bagi bidang kehatan. tetapi dalam penganggaran jangan libatkan kepentingan politik tetapi lihatlah apa yang menjadi kepentingan masyaraka. apa yang menjadi kebutuhan dari masyrakat…..semua demi kemajuan kita bangsa ini……

1 03 2009
Yuddi

@Pak Marius Kehi
Bagaimana apabila dibalik pak? Sebuah kepentingan politik harus dipaksa mengakomodir kepentingan masyarakat, artinya apabila kepentingan masyarakat terpenuhi, otomatis kepentingan kelompok2 politik juga bisa terpenuhi. Seperti win win sollution begitu pak..

Salam,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s